juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi mengatakan rencana dpp partai keadilan sejahtera (pks) mencatat penyidik ke mabes polri, tidak akan mengganggu upaya penyitaan kendaraan yang diduga mengenai mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
tidak terganggu dengan (rencana-red) catatan itu, papar johan budi melalui pesan singkat yang diterima pada jakarta, senin dini hari.
pernyataan johan itu terkait rencana dpp pks melaporkan penyidik kpk ke mabes polri, serta upaya kpk menyita sederat kendaraan di dpp pks yang diduga mengenai mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
johan menyatakan belum tahu persis rencana penyitaan yang akan diselenggarakan penyidik kpk, di senin. namun dia memperkirakan penyitaan ingin diselenggarakan siang atau sore hari.
Informasi Lainnya:
- Tips dalam melakukan promosi
- Bagaimana melakaukan Promosi
- Tips dalam melakukan promosi
- Tips dalam melakukan promosi
belum tahu aku persisnya. telah rencananya besok (senin, 13/5-red) siang atau sore, ujar dia.
sebelumnya penyidik kpk telah berusaha menggarap penyitaan kepada sejumlah kendaraan pada dpp pks dalam senin (6/5), karena diduga terkait tindak pidana pencucian biaya yang dilaksanakan mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
kala itu penyidik gagal menggarap penyitaan sebab menyatakan dihalang-halangi petugas keamanan dpp pks. penyidik akhirnya hanya menyegel kendaraan tersebut.
di sisi lain, pengurus dpp pks menungkapkan berniat melaporkan para penyidik kpk ke mabes polri, sebab menilai proses penyitaan kendaraan yang dilakukan penyidik kpk tak sesuai prosedur, yaitu tak menyertakan surat penyitaan.
sementara itu mengenai rencana penyitaan kendaraan milik luthfi hasan, ketua jenis humas dewan pengurus pusat (dpp) pks mardani ali sera sebelumnya mengatakan kiranya dpp pks sudah berulang-ulang mempersilakan kpk menyita kendaraan yang menurut lembaga tersebut akan dijadikan barang bukti.
tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus dpp pks sebab kebetulan mobil itu banyak disana, dan disertai surat penyitaan dan sah, ujar mardani ali melalui keterangan tertulis yang diterima selama jakarta, minggu (12/5).
dia menyesalkan sikap juru bicara kpk johan budi yang melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh pks dalam proses penyitaan itu. hal itu menurut dia dinilai mengaburkan kejadian pada lapangan dan menunjukkan oknum petugas kpk tidak membawa surat-surat penyitaan dan tak dapat menunjukkan kendaraan mana saja yang mau disita.
hal itu berdasarkan mardani, mau mengakibatkan polemik hukum dan lebih lama apabila sementara kendaraan yang disita bukanlah mobil tersangka dan dimaksud.
pks meminta kpk supaya membuka fungsi pemberantasan korupsi dengan lebih komprehensif melalui tatacara yang legal juga santun.
kekuasaan yang besar tak mesti diikuti melalui arogansi dan sok kuasa, ujar mardani.