berkas irjen pol djoko susilo telah dilimpahkan ke pengadilan untuk jumlah dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua serta empat di korps 2012 lintas polri 2011 serta tindak pidana pencucian biaya.
hari ini berkas ds dilimpahkan ke pengadilan, bisa saja sidangnya minggu depan, tutur juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi pada jakarta, selasa.
pada senin (1/4), berkas djoko dilimpahkan ke tahap penuntutan agar terbuat surat dakwaan.
wakil ketua kpk bambang widjojanto mengatakan bahwa pelacakan aset milik djoko selalu dilaksanakan meski berkasnya telah p21 (komplit).
Informasi Lainnya:
terkait kemungkinan aset baru yang terungkap selama persidangan, bambang menyatakan temuan masih tersebut mampu dipergunakan.
dalam undang-undang, penemuan-penemuan pada proses persidangan bisa dipergunakan, didaftarkan kekayaan dan tak bisa dibuktikan asal-usulnya, ungkap bambang.
kpk telah menyita lebih dari 33 tanah dan bangunan, update tiga stasiun pengisian bahan bakar publik, 4 kendaraan dan 6 bus besar milik jenderal bintang dua tersebut melalui nilai kurang lebih rp70 miliar.
harta bergerak dan telah disita kpk berupa empat mobil yakni berjenis jeep wrangler, mpv serena, toyota harrier juga toyota avanza
masih ada enam bus besar dan disita, antara lain diambil daripada yogyakarta dan empat selama antaranya sudah diamankan di sekitar gedung kpk
kpk menduga djoko melanggar pasal 3 serta serta 4 undang-undang no 8 tahun 2010 perihal pencegahan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 uu 15 tahun 2002 tentang tppu melalui pidana penjara paling berlalu 20 tahun serta denda paling ada rp10 miliar.
untuk kasus korupsi simulator, kpk menyangkakan djoko pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah uu no 20 tahun 2001 mengenai jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) kuhp perihal penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri oleh karenanya berdampak pada keuangan negara melalui hukuman penjara maksimal 20 tahun.